Connect with us

Perkutut

Rakerwil Pengwil Jawa Timur, LP Jatim Resmi Dihentikan, Ganti Lomba Besar, Berikut Poin-Poin Penting Hasil Rapat

Published

on

Bertempat di Amuse Bird Farm Tragah Bangkalan, Pengwil Jawa Timur menggelar kegiatan Rapar Kerja Wilayah. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengda dan perwakilan. H.Gunawan Amuse dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk kegiatan di wilayah Jawa Timur akan mengalami perubahan.

H.Gunawan Ketua Pengwil Jatim (kiri) bersama Benny Mintarso dan Rusman

“Setelah kami melakukan evaluasi dan diskusi dengan beberapa pengurus Pengwil Jawa Timur, akhirnya diputuskan bahwa LP Jawa Timur ditiadakan, alasannya karena setoran kalang kabut, sehingga janji saya diawal liga sangat membebani keuangan Pengwil ,” terang pemilik Amuse Bird Farm.

Untuk mengisi kegiatan di Jawa Timur, maka akan diganti dengan Lomba Besar. hal ini dilakukan untuk menguji burung Jatim sebelum turun di jenjang LPI. Lomba Besar ini  bukan liga, jadi tidak ada poin. Setiap penyelenggara lomba besar, diwajibkan penyelenggara menyetor ke kas Pengwil untuk digunakan kegiatan Rakerwil dan kegiatan lain.

Beberapa poin yang menjadi bahasan adalah Pengwil Jawa Timur akan melaksanakan hasil Rakernas yang diselenggarakan di Pamekasan. “Kami dari Pengwil Jawa Timur akan melaksanakan apa yang sudah menjadi hasil Rakernas di Pamekasan, semisal kerekan maksimal 42, hanging maksimal 50. Masing-masing blok ada juri dan koordinator.

Selanjutnya disampaikan pula pemaparan dari masing-masing ketua bidang. Bidang Peternakan dan Konservasi, Indra Kurniawan menyampaikan paparannya. “Ada yang nyata, konservasi bidang perkutut sudah berhasil kami laksanakan. Hal ini bisa dilihat di Amuse bahwa perkutut sudah bisa berkembang biak di alam bebas,” papar Indra Kurniawan.

Rakerwil Jawa Timur resmi menghentikan LP Jawa Timur

Lebih lanjut disampaikan bahwa ring dan plakat bisa tingkatkan lagi fungsi dan manfaatnya.”Sudah waktunya untuk beternak secara kualitas bagaimana bisa mencetak produk unggulan. Kita sudah mulai mencetak produk unggulan level nasional seperti di Bali yakni CTP,” sambung Indra lagi. Pemaparan selanjutnya disampaikan Benny Mintarso, Ketua Bidang Penjurian. “Setiap dua blok sudah ditetapkan ada dewan. Kalau 8 blok pakai dua dewan, ini kurang maksimal,” jelas Benny Mintarso.   

Setiap konkurs wajib ada Badan Pengawas. Setiap burung yang akan naik ke 4 warna, maka harus memberitahukan dan disaksikan ke Badan Pengawas. Dibahas juga bahwa ada tambahan penghasilan dari juri, tujuannya agar memacu juri muda untuk terus belajar dan belajar sehingga tingkatannya bisa naik dengan usaha yang mereka lakukan.diinformasikan juga bahwa pelaksanaan

Diklat Juri akan dilaksanakan pada bulan Februari, gratis cuma kena biaya transportasi, rencana kegiatan akan ditempatkan di Kodikal Surabaya. Pemaparan selanjutnya adalah Rusman, Ketua Bidang Lomba. “LP Jawa Timur ditiadakan dan diganti Lomba Besar. Sudah ada daerah yang menyatakan siap untuk mendapatkan jadwal,” kata Rusman.

Untuk setiap penyelenggara diwajibkan menyetor 2,5 juta dan dilakukan sebelum pelaksanaan acara. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pengalaman terdahulu, dimana ada beberapa penyelenggara yang mangkir dari kewajiban. Ditambahkan pula bahwa pelaksanaan Lomba Besar tidak boleh dibarengi oleh kegiatan di daerah dalam bentuk apapun. Hari pelaksanaan bisa 1 atau 2 hari. Batasan tiket maksimal 150 ribu.

Peserta serius mengikuri acaa Rakerwil Jawa Timur

Usai Ketua Bidang memberikan pemaparan, ada tanggapan dari peserta Rakerwil. Akhmad Fuad Pamekasan memberikan tanggapan pertama. “Tunjangan untuk Dewan dan Koordinator, apakah itu diberlakukan untuk kegiatan tingkat lokalan. Pertanyaan kedua, soal transport juri itu seperti apa dan ketiga masalah ATK saat pelaksanaan lomba,” tanya Ahmad Fuad.

Benny Mintarso memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut bahwa tunjangan untuk Dewan dan Koordinator diberlakukan untuk semua kegiatan. Begitu juga dengan pengecekan ring, diberlakukan bagi semua kegiatan, dimulai dari kegiatan kecil meski kelas hanging untuk seluruh nominasi.

Tanggapan lain datang dari H.Matsin Ketua Pengda Sumenep. “Anggaran yang didapat P3SI Pusat dari peternak dari peternak dan pelomba, tapi kenapa juri yang diperhatikan. Juri berlomba-lomba untuk dapat tugas, kenapa harus ada tunjangan padahal juri setiap tahun sudah dapat THR dari pusat,” lontar H.Matsin.

Pertanyaan kedua adalah soal ring yang dinilai terlalu murah. “Saya kira dari apa yang sudah kita jalani yakni pembelian ring, menurut saya sangat murah sekali. Bagi yang tidak pakai ring P3SI membayar uang 2 kali pendaftaran. Saya kira itu terlalu gampang, seharusnya ada kewajiban yang lebih besar lagi, sehingga mereka akan berusaha nntuk menggunakan ring,” papar H.Marsin. 

Rakerwil Jawa Timur membahas hal-hal penting hobi perkutut

H.Gunawan langsung menanggapi pertanyaan tersebut. “Juri adalah wakil Tuhan atau hakim yang menentukan menang atau tidaknya peserta lomba, beban dari Dewan dan Koordinator cukup berat. Begitu juga dengan koordinator yang melakukan tugas untuk menuju pada nominasi kejuaraan,” ungkap H.Gunawan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kenapa denda murah, karena selama ini bukan hukuman yang diterapkan, tetapi sebatas himbauan. Masih menurut H.Gunawan bahwa juri diperhatikan dari sisi penghasilan dan kualitasnya. Kalau ada juri yang tidak dipakai panitia, maka jangan mengeluh.

Juri diharapkan bisa berpacu untuk prestasi. Di Jatim jumlah juri sudah masuk kategori cukup. Kalau juri kinerjanya bagus, maka akan diminta oleh panitia. Sebaliknya untuk yang tidak berprestasi, maka tidak akan dipakai. Perhatian para pengurus mengenai keadilan juri. Kita tidak memandang siapa juri, ketika salah siapapun dia, maka akan tetap dilakukan skorsing. Sampaikan dan sosialisasi kepada juri, saatnya untuk berprestasi.

H.Wahid dari Pengda Situbondo menyampaikan masalah yang terjadi di lingkungannya. Evaluasi dari kegiatan, adalah masalah perijinan yang mampu mencapai angka tinggi sampai puluhan juta. “Saya mohon masukan dan solusi agar setiap kali kami melakukan perijinan, harganya bisa terjangkau,” harap H.Wahid. Andi ATM Malang memberikan sedikit tanggapan.

Serius dan santai, acaa Rakerwil Jawa Timur

Menurut Andi ATM Malang, selama kegiatan itu tidak melebihi jumlah 1000 orang, maka cukup ijin ke Polsek dan Polsek hanya memberikan form. Selama ini saya ngurus ijin tidak ada biaya,” ungkap pemilik ATM Bird Farm Malang. Disampaikan pula bahwa untuk  kegiatan Lomba Besar atau LadiNil, diberikan patokan untuk doorprize.

Hal ini agar tidak ada jor-joran,sehingga satu sama lain bersaing secara sehat karena tujuan adalah meningkatkan dari kapasitas peserta. H.Hasan Ketua Pengda Sampang mengatakan bahwa masalah penjualan tiket kalau bisa jangan sampai menerima pesanan dari siapapun, karena banyak info dari pemula selalu dapat dipinggir.

Penjurian tiket harus transparan. Tanggapan kedua, bahwa di Sampang ada juri yang menjasi ASN, kalau jam kerja ada meneror, gimana solusinya. Benny Mintarso langsung memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut. “Kita berusaha tidak ada pesanan. Selalu dihitung dulu dihadapan peserta baru dikocok sehingga tidak ada pesanan,” kata Benny.

Juri ASN, intinya supaya juri yang berdinas, kalau bisa jangan ditugaskan jadi juri. “Saya sudah informasikan kepada juri yang aktif, agar tidak bertugas di hari kerja. Bagi saya memang Masalah kalau juri yang masih aktif ASN masih bertugas, upayakan tidak sampai ditugaskan,” ungkap Benny lagi.

Ir.R.H.Moh Mahmud memberikan tanggapan. “Penugasan seorang juri yang statusnya ASN adalah hak pribadi dia. Kalau dia siap, maka resiko ditanggung sendiri. Karena di ASN ada hari cuti, dia bisa memanfaatkan masa cuti, maka itu adalah hak dia sebagai ASN. Organisasi jangan membatasi itu,” tegas Ketua Pengda Bangkalan,

Acara santai sambil menikmati menu makan

Lebih lanjut disampaikan bahwa kalau dia siap dan resiko bisa dia tanggung, maka hal dia untuk mengatur dengan konsekuensi yang harus dia terima. Karena dia punya hak untuk mengatur dirinya. Jangan memvonis sesuatu yang tidak kita tahu dan paham. Masih menurut Ir.RH.Moh Mahmud bahwa ada bahasa yang disampaikan Dewan dan Koordinator yang dapat tunjangan.

“Ini masukan dari beberapa tokoh, selama itu masu logika maka kita akan selalu menerima dengan surat edaran yang sudah melalui kajian. Selama ini banyak masukan dari tokoh dan badan pengawas, bahwa beban dan tanggung jawab dari Dewan dan Koordinator, cukup berat,” ungkap kung mania yang akrab dipanggil Ra Mahmud.

Dewan dan Koordinator harus ada tunjangan atau insentif karena ini adalah sesuatu yang fair. Dengan adanya insentif akan jadi motivasi meningkatkan kualitas dari juri lain agar bisa ditunjuk mengisi posisi tersebut. Disinggung juga soal ring. P3SI adalah organisasi sosial maka dibutuhkan kepedulian dari komunitas.

“Jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa “Apa untungnya beli ring” maka menurut  saya orang ini perlu dicuci otaknya dan termasuk orang yang tidak peduli pada organisasi. Masyarakat sudah bergantung pada organisasi P3SI dalam sektor ekonomi. Sebanyak 80 persen kung mania bergantung pada P3SI,” tegas pemilik CTP BF.

Masih menurut Ra Mahmud bahwa ekonomi rumah tangga masyarakat bergantung pada P3SI. Ini pesan moral yang perlu kita sosialisasikan. Yudi Mardigdo Pengda Nganjuk memberikan masukan agar ada list juri sehingga kalau penyelenggara mau ngadakan lomba, enak memilih nama juri.

Advertisement

Copyright © 2022 Media Agrobur. All Right Reserved.