Miftahol Ulum Gazali, Sumenep : Tupoksi Dewan Pengawas Harus Diperjelas Agar Bisa Memberikan Manfaat

Menyikapi berita di mediaagrobur.com tentang pemberian sanksi bagi Koordinator Juri yang bertugas di even Road To HK Cup I Pamekasan, Miftahol Ulum Gazali, SE sebagai pihak yang menerima sanksi tersebut merasa berhak untuk memberikan klarifikasi agar dirinya tidak terlanjur di vonis sebagai pelaku yang harus bertanggungjawab penuh atas kasus yang terjadi.

“Saya sadar bahwa berita sudah terlanjur menyebar dan seakan saya dituduh sebagai pihak yang lalai menjalankan amanah sebagai Koordinator Juri, namun saya ingin meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa menjadi pertimbangan,” tegas Gazali. Dirinya merasa tidak ingin cuci tangan dalam kasus ini, namun setidaknya ada komentar yang akan disampaikan sehingga diharapkan ada berita berimbang.

Gazali mengatakan bahwa kronologis kejadian berawal ketika tugas sebagai Koordinator Juri dibebankan kepadanya. Kelas Dewasa Senior di blok B menjadi lokasi dimana ia harus bertugas. Saat peluit tanda penjurian dimulai, seperti biasanya, ia terus memantau burung-burung yang kerja dalam kapasitas tiga warna sampai tiga warna hitam.

Menurut pangakuan Gozali, dibabak-babak awal burung bernomor kerekan 67 tersebut gacor dorong, ada semi-seminya, lantas sama juri dikasih bendera 2 warna, karena dinilai masih layak naik, akhirnya ditambah bendera hitam. “Ketika saya pantau lagi burung pada kerekan 67, ternyata masih dorong dan tidak layak naik lagi, akhirnya saya tinggal untuk memantau burung lain,” ungkap Gazali.

Diakhir-akhir penjurian babak pertama, ada peserta yang teriak untuk memantau burung pada kerekan 67. “Karena ada yang teriak untuk minta dipantau, saya dengar bahwa burung itu ada selepan-selepan dan saya simpulkan bahwa burung ini layak naik tiga warna walau pas-pasan,” sambung Gazali.

Ditambahkan olehnya bahwa ia sama sekali tidak tahu itu burung milik siapa. “Kalau saya tidak cocok kasih tiga warna, saya bertanggungjawab pada dewan juri, bukan pada Dewan Pengawas. Saya naikkan tiga warna setelah melalui pertimbangan-pertimbangan dan saya tidak mudah untuk menaikkan kalau memang tidak layak,:” katanya lagi.

Yang ia sayangkan juga ketika ada kabar bahwa RB.Abdul Halim selaku Dewan Pengawas dan H.Gunawan Ketua Pengwil Jawa Timur ikut memantau burung tersebut pada babak kedua. Padahal menurut Gazali kejadian yang dipermasalahkan pada saat babak pertama dan bukan babak kedua.

“Seharusnya kalau ingin melibatkan orang lain untuk memantau burung yang dinilai tidak layak, di babak pertama dan bukan babak kedua, karena kejadiannya sudah berlalu dan itu bagi saya tidak berlaku lagi,” sanggah Gazali. Padahal masih menurutnya, tidak ada masalah dengan apa yang dilakukan sampai acara penjurian dan kegiatan tersebut berakhir.

Kog tiba-tiba muncul surat peringatan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu padanya. “Kalau saya dikasih surat peringatan, maka saya akan terima. Namun yang menjadi pertanyaan saya, apakah Dewan Pengawas mantau burung tersebut dari awal seperti saya, karena saya mantau burung dari awal, sehingga ia tahu bagaimana burung itu kerja, saya kira ini keputusan sepihak dari Dewan Pengawas,” terang Gazali lagi.

Untuk itulah dirinya berharap kedepan tupoksi Dewan Pengawas harus diperjelas, apakah boleh masuk lapangan atau sekedar berada di luar. “Jika Dewan Pengawas hanya untuk mencari kesalahan juri, wah ini yang bahaya, bukan tambah maju perkutut di Madura tapi tambah hancur,” jelasnya.

Menurut Gazali, Dewan Pengawas harus orang yang bijaksana dan paham burung. “Suatu misal jika Dewan Pengawas punya sintemen pribadi pada juri, ia bisa saja buat sandiwara untuk menjatuhkan juri yang bersangkuran. Ini sekedar uneg-uneg, mohon diperjelas Tupoksi Dewan Pengawas sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat,” harap Gazali lagi.